Sleman – Menjelang akhir tahun, LAZISMU DIY menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) 2026 yang diikuti Lazismu daerah dan Kantor Layanan (KL) Lazismu se-Yogyakarta pada 5-6 Desember 2025 di University Hotel, Depok, Sleman, DIY.
Selama dua hari penuh, peserta Rakerwil mengikuti berbagai materi yang berkaitan dengan pemahaman filantropi, dilanjutkan dengan sidang komisi, sidang pleno, dan penyampaian arah kebijakan organisasi.
Materi pertama disampaikan oleh Riduwan, perwakilan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY, mengenai arah kebijakan PWM DIY tentang Lazismu dan posisi Lazismu di Muhammadiyah.
Riduwan menyebut setidaknya ada enam lembaga dan majelis yang mengelola ekonomi Muhammadiyah. Di antaranya, Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Lembaga Pengembang UMKM, Lazismu, Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Haji dan Umrah (LPHU), Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), dan Lembaga Pengawas.
Lembaga dan Majelis tersebut berfungsi dan bergerak dengan melaksanakan tugas khusus yang berbeda di tiap-tiap lembaga dan majelis. Misalnya Lazismu, bergerak melalui keuangan sosial yang memakai modal bergulir.
Riduwan juga menyinggung peran penghimpunan dana oleh Lazismu yang naik, namun justru diikuti dengan angka kemiskinan yang naik pula. Saat presentasi, Riduwan memaparkan data kemiskinan di Pulau Jawa yang menunjukkan DIY ada di peringkat pertama tingkat kemiskinan tertinggi dengan persentase 11,49%.
Hal tersebut menurut Riduwan terbalik dengan persentase pada bidang pendidikan yang tinggi di DIY, sehingga disebut sebagai kota pelajar.
“Ketika Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kota paling miskin di Pulau Jawa, apakah dalam bidang pendidikan kita juga miskin dalam bidang tersebut? Tidak Pak. (baca: melainkan) Banyak PTMA/PTM di Yogyakarta sehingga dapat disebut dengan kota pelajar,” sebutnya.
Riduwan percaya, Lazismu melalui pendekatan yang baik seperti kemandirian kepada penerima manfaat, akan mampu mengubah status mereka dari yang sebelumnya mustahiq menjadi muzakki.
Tiga Pilar Utama: Terintegrasi, Berdampak, Berkelanjutan
Materi selanjutnya disampaikan Ahmad Imam Mujadid Rais, Ketua Badan Pengurus Lazismu Pusat. Mujadid Rais menyampaikan dalam materinya arah kebijakan Lazismu Pusat dan penguatan inovasi sosial yang terintegrasi, berdampak, dan berkemajuan.
Menurutnya, integrasi data dan dana menjadi kunci. Ia mengibaratkan data yang valid sebagai “minyak bumi baru” yang sangat berharga untuk pengambilan keputusan. Tidak hanya soal data, dampak (impact) yang dihasilkan pun harus nyata dan terukur, bukan sekadar memberikan bantuan sesaat.
“Transformasi mustahiq menjadi diskusi di teman-teman LAZ. Namun, harus ada perubahan nyata yang diberikan dari perhatian itu kepada mustahiq,” jelas Mujadid Rais.
Ia juga menekankan aspek keberlanjutan (sustainability), di mana program pemberdayaan tidak boleh bergantung selamanya pada lembaga, melainkan harus melahirkan kemandirian lokal melalui para penggerak atau local heroes.
Profesionalisme dan Kepatuhan Mutu
Menyambung isu tata kelola, Prof. Sukamta menyoroti pentingnya profesionalisme kelembagaan dan Sumber Daya Amil (SDA). Ia menegaskan bahwa standar manajemen mutu, seperti ISO 9001:2015, bukan sekadar kerangka teknis, melainkan manifestasi dari nilai amanah dan integritas.
“Amanah berarti menjaga kepercayaan dan melaksanakan tugas sesuai prosedur tanpa menyalahgunakan wewenang,” tegas Prof. Sukamta.
Menurutnya, seorang pemimpin badan pengurus (quality leader) harus mampu membangun komitmen dan menetapkan target yang realistis namun progresif bagi timnya.
Strategi Fundraising Kreatif dan Program Unggulan
Di sesi fundraising, Rahmawati Husein mengingatkan bahwa kompetisi lembaga filantropi semakin ketat. Menurutnya, jika Lazismu tidak kreatif dalam bercerita (storytelling) dan memanfaatkan platform digital, donatur akan berpindah ke lembaga lain yang lebih transparan dan menyentuh sisi emosional.
“Persaingan lembaga filantropi semakin banyak. Kalau kita enggak kreatif, maka kita akan kalah dalam pengumpulannya,” ujar Rahmawati.
Sebagai wujud konkret dari strategi tersebut, Lazismu DIY mendorong program “Kampung Berkemajuan”. Muhammad Saeful Effendi bersama tim MPM menjelaskan bahwa program ini berbasis kawasan, bukan sekadar komunitas. Fokus utamanya adalah wilayah yang secara ekonomi masih membutuhkan intervensi lintas bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi.
Salah satu contoh sukses yang diangkat adalah pemberdayaan petani singkong di Gunungkidul yang kini mampu memproduksi Mocaf (Tepung Singkong) dengan dukungan manajemen dari hulu ke hilir.
Penguatan Kesejahteraan dan Kompetensi Amil
Rangkaian materi ditutup dengan pemaparan arah kebijakan Lazismu DIY 2026 oleh Ketua Lazismu DIY, Jefree Fahana. Dalam materinya, Jefree mengajak para amil untuk kembali meluruskan niat dan membangun kepercayaan diri dengan landasan spiritual, merujuk pada Q.S. Az-Zumar ayat 10 dan Al-Maun ayat 7.
Selain penguatan spiritual, Jefree menyoroti kondisi internal berdasarkan hasil survei kesehatan organisasi. Ia menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan amil, khususnya terkait standarisasi kompensasi agar sesuai UMR guna menekan angka turnover pegawai yang masih menjadi pekerjaan rumah.
Tidak hanya soal kesejahteraan, aspek kompetensi juga menjadi prioritas. Jefree menyampaikan rencana sertifikasi amil pada tahun 2026 yang merujuk pada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) milik Muhammadiyah. Hal ini ditujukan untuk memastikan pengelolaan Lazismu semakin profesional dan akuntabel.
“Harapannya potensi yang ada makin menjadi ikon di masing-masing daerah dengan Kampung Berkemajuan,” pungkas Jefree menutup sesi arah kebijakan.
